Pulau Nipa Pilot Project Benteng Pertahanan RI

Pemerintah menjadikan Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura sebagai percontohan pengamanan pulau terluar. Di pulau tak berpenghuni itu tahun depan dibangun bungker bahan bakar dan logistik. Indonesia memiliki 92 pulau terluar, 12 di antaranya tak berpenghuni, termasuk Pulau Nipa. Pulau yang berada di Selat Malaka ini dijaga satuan tugas (satgas) yang terdiri dari prajurit TNI Angkatan Laut (Marinir) dan TNI Angkatan Darat. Komandan Satgas Kapten (Mar) Roni Saputra menjelaskan, pihaknya selalu melakukan patroli pengamanan di wilayah yang menjadi kewenangan satgas. Mereka bertugas selama enam bulan dan selanjutnya digantikan satgas baru. Dia menyebut, sekarang ada beberapa persoalan yang harus dihadapi prajurit. “Keadaan air di sini sulit,tidak ada mata air,” katanya saat menerima kunjungan rombongan dari Puskom Publik Kemhan di Pulau Nipa kemarin. Untuk mengatasi hal ini, satgas harus membeli air untuk minum dari pulau Belakang Padang yang ditempuh sekitar sejam perjalanan.Adapun air untuk keperluan MCK, mengandalkan air hujan yang ditampung melalui kolam-kolam penampungan untuk disalurkan ke bak air. Selain air,kesulitan juga dialami menyangkut kondisi alam. Cuaca di pulau yang berbatasan dengan wilayah Singapura itu tidak bisa ditebak karena perubahannya cepat. Pada musim barat angin bertiup kencang dan gelombang air laut bisa mencapai 3,5-5 meter. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menyatakan, segala hambatan yang masih dihadapi satgas telah menjadi perhatian Kementerian Pertahanan untuk dicarikan solusi. “Pulau Nipa akan menjadi percontohan bagi pengamanan pulau-pulau terluar lainnya,” katanya. Di antaranya penyediaan kapal di dermaga pulau itu untuk keperluan transportasi satgas. Sekarang kapal itu sudah dipesan berukuran 28 meter. Pemerintah juga akan menyempurnakan penyediaan listrik dengan memasang solar cell. “Kita juga akan bangun alat komunikasi sehingga tidak lagi menggunakan sinyal dari Singapura,”kata dia. Dia melanjutkan, pemerintah juga telah membagi pengelolaan wilayah di pulau seluas 60 hektare itu.“Lahan seluas 15 hektare di utara untuk pertahanan, 10 hektare di tengah untuk konservasi, dan 35 hektare untuk zona ekonomi di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” beber Hartind. Zona ekonomi ini untuk menumbuhkan potensi Pulau Nipa dari segi ekonomi.“Tahun depan akan dibangun bungker bahan bakar untuk pusat pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal itu harus bayar,”ujarnya. Selain itu juga dibangun pusat penyediaan logistik yang bisa diakses untuk awak kapal, bahkan juga dibangun penginapan. “Tahun 2014 sudah menjadi kawasan percontohan,” imbuh dia. Sumber : Sindo